Berita Polhukam Indonesia 2014 (Edisi 31 Mei 2014)

Kementerian Agama Tak Akan Lagi Urus Dana Haji

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Agama, Agung Laksono, mengungkapkan pihaknya bersama pemerintah dan Komisi 8 DPR RI tengah merancang Undang-undang (RUU) pengelolaan keuangan haji, di mana di dalamnya mencakup soal kebijakan keuangan haji yang akan dipisahkan dari Kementrian Agama.

"RUU tersebut dibuat agar para calon haji mengetahui manfaat per individu sehingga pelayanan akan semakin baik. Ke depan, keuangan haji akan dipisahkan dari Kementrian Agama dengan berbasis hukum Undang-undang," kata Agung, di Kementrian Agama, Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Agung juga mengemukakan, menjelang persiapan haji 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Ibadah Penyelenggaraan Haji (BPIH).

"Ini sebagai payung hukum untuk melaksanakan sistem pembayaran haji. Kita akan terus lakukan perbaikan infrastruktur dan regulasi," ucapnya.

(Sumber : www.news.okezone.com)